Produsen Film AS Sambut DNI Perfilman Indonesia

Asosiasi produsen film Amerika Serikat mengapresiasi langkah pemerintah dengan membuka 100% investasi asing untuk sektor perfilman.

Nilai Ekspor Batik Indonesia Capai Rp 2 Triliun

Angka itu tumbuh 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pasar ekspor utama batik adalah Jepang, Amerika Serikat, Eropa dan terus meluas.

Investasi Asahimas di Sektor Industri Kimia Dasar

Asahimas investasi senilai US$ 885 juta di Cilegon.

Jokowi Luncurkan Program Investasi Tahap III

“Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja” tahap III untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang akan menyerap keseluruhan 11.727 tenaga kerja

Tiongkok, Investor Terbesar di Indonesia pada 2015

Menurut catatan BKPM, rencana investasi PMA sepanjang tahun 2015 paling banyak berasal dari Tiongkok.

Monday, June 20, 2016

BUMN Center of Excellence Resmi Berdiri


Bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (9/5). Menteri BUMN Rini M Soemarno beserta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad menghadiri sekaligus meresmikan Universitas Padjadjaran-BUMN Center Of Excellence (Unpad-BCE).

Unpad-BCE merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN bersama perguruan tinggi dalam rangka memberikan inspirasi, mendorong inovasi, dan memberi pemikiran strategis dalam rangka pengembangan BUMN melalui kolaborasi lintas sektor, kerjasama pembelajaran dan pengkajian.

Pendirian Unpad-BCE sendiri memiliki peran penting untuk penguatan kelembagaan BUMN di Indonesia, dimana penguatan kelembagaan milik pemerintah ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, salah satunya ialah peran akademisi guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi melalui sudut pandang keilmuan.

Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad dalam sambutannya mengatakan, setidaknya ada tiga aspek yang dibutuhkan BUMN saat ini, yaitu aspek pengkajian, pengembangan SDM dan kolaborasi.“Melalui aspek pengkajian, pengembangan SDM dan kolaborasi, Unpad-BCE diharapkan dapat mendorong terciptanya BUMN yang mampu menjadi engine of growth bagi perekonomian Indonesia,” ujar Tri Hanggono Achmad Rektor Unpad.

Menteri BUMN Rini M Soemarno menyambut baik pendirian Unpad-BCE sebagai Pusat Pengembangan Keunggulan BUMN untuk menciptakan daya saing global dan program ini merupakan bentuk sinergi yang selaras dengan program BUMN Hadir Untuk Negeri.

Modal Penyertaan Koperasi Segera Berlaku


Penerapan modal penyertaan pada koperasi harus segera dilaksanakan sebagai solusi alternatif agar daya saing koperasi simpan pinjam tetap terjaga di tengah semakin murahnya suku bunga perbankan. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, konsep modal penyertaan pada koperasi diharapkan akan dapat menurunkan suku bunga pada koperasi tanpa harus mengeluarkan subsidi bunga seperti yang dilakukan saat ini.

"Jika modal penyertaan pada koperasi dilaksanakan, diharapkan penerapan kebijakan suku bunga rendah dapat diterapkan secara bersamaan, baik penerapan oleh perbankan dengan skema subsidi dan diterapkan oleh koperasi tanpa subsidi dengan skema modal penyertaan," kata Braman melaui siaran pers, Minggu (19/6/2016). Ia mengatakan, kebijakan penerapan suku bunga rendah perbankan melalui kredit program menjadi 9 persen, ternyata memiliki dampak yang serius terhadap usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Beberapa dampak langsung yang akibat penerapan kebijakan suku bunga rendah ini, sebagian anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mulai beralih mengakses pembiayaan ke perbankan.

"Beralihnya anggota mengakses kredit ke perbankan tersebut menyebabkan terjadinya turbulensi portofolio penyaluran pinjaman koperasi kepada anggota, dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing usaha simpan pinjam oleh koperasi," katanya. Menurut Braman, hal ini harus segera diantisipasi secara dini oleh Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, agar keseimbangan pasar dapat tercipta secara berkeadilan dan memihak kepada Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Sebagaimana aturan perundangan yakni UU Nomor 25/1992 tentang perkoperasian telah ditindaklanjuti dengan dua Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan PP Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi."Sayangnya selama ini fokus perhatian Kementerian Koperasi dan UKM menitikberatkan kepada PP Nomor 9, sementara itu PP Nomor 33 belum diimplementasi dengan seksama," ujar dia.

Friday, June 17, 2016

UMKM Masuk Era Digital Jadi Prioritas


Sinergi kolektif antar pemerintah, BUMN, dan swasta dalam rangka merangkul jutaan UMKM Indonesia menuju ke ranah ekonomi digital, telah dicanangkan di Jakarta pada Jumat (17/6). Program ini dihadiri Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Koperasi dan UKM, PT Pos Indonesia, serta Nurbaya Initiative. ” Kami menyambut baik kegiatan ini karena penggalangan UMKM untuk masuk ke era digital atau e-commerce menjadi prioritas Kementrian Koperasi dan UKM”, kata Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram pada acara Media Briefing e-Commerce Untuk UMKM, di Jakarta, Jumat (17/6).

Agus yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM menambahkan, berbagai inisiatif Kemenkop dan UKM saat ini difokuskan pada kegiatan memfasilitasi UKM dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan bisnis, akses pasar domestik dan internasional, serta distribusi produk UKM untuk tujuan domestik maupun internasional. “Kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan kami yang menargetkan terjadinya reformasi koperasi melalui metode reorientasi. Kami juga berharap nantinya koperasi dan UMKM di Indonesia dapat mengubah pola pikir dan pola tindaknya menuju koperasi dan UMKM yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta berdaya saing tinggi. Sehingga, ke depan, koperasi-koperasi di Indonesia mampu menjadi koperasi moderen yang berdaya saing dan memastikan tiada koperasi tanpa IT di Indonesia”, papar Agus.

Dalam sambutannya, Menteri Kominfo Rudiantara mengemukakan bahwa pemerintahan Jokowi bertekad penuh untuk memajukan perekonomian Indonesia berbasis digital melalui program mengonlinekan UMKM. “Saat ini, kurang dari lima persen UMKM yang telah online. Angka ini tentunya dapat berubah apabila pemerintah dan masyarakat saling mendukung untuk memastikan pelaku UMKM di Indonesia dapat aktif bersaing di ranah e-commerce agar visi Indonesia menjadi digital energy of Asia dapat tercapai”, kata Rudiantara.

Sementara Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyono Setijadi mengatakan, kerjasama yang dilakukan bersama Nurbaya Initiative bertujuan untuk merangkul UMKM dan masyarakat yang belum memiliki akses internet untuk dapat melakukan transaksi online. “Nurbaya Initiative akan melakukan roll-out e-kiosk di seluruh cabang PT Pos untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi e-commerce, khususnya bagi mereka yang belum terkoneksi dengan internet”, imbuh Gilarsi.

Monday, June 13, 2016

Revitalisasi Pasar Tradisional di Papua & Papua Barat


Kementerian Perdagangan terus berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan dengan membangun infrastruktur pasar. Tak kurang dari Rp 140,5 miliar dikucurkan untuk membangun pasar di Papua dan Papua Barat. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong blusukan ke sejumlah pasar di Papua bekerja sama dengan Pokja Papua hingga memantau Pasar Skow, di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Pasar Skow merupakan pasar perbatasan antara Papua dan Papua Nugini.

“Pemerintah fokus membangun infrastruktur pasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat di daerah. Seperti di Pasar Skow ini. Keberadaanya harus dimaksimalkan. Bukan hanya sebagai pusat perekonomian masyarakat setempat, pasar ini juga merupakan pasar ekspor dengan pembeli yang berasal dari Papua Nugini,” jelas Mendag Thomas Lembong.

Pasar Skow dibangun selama empat tahun, yaitu pada tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011 dengan total anggaran Rp 20,5 miliar. Pasar ini diresmikan pada 2 Februari 2012. Pasar Skow dibangun atas kerja sama Kemendag dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dana Tugas Pembantuan tahun 2007. Pasar ini memiliki 200 kios dan ditempati oleh 280 pedagang termasuk pedagang kaki lima dan mama-mama penjual pinang.

Pada tahun 2015, Provinsi Papua mendapat alokasi anggaran untuk membangun delapan pasar. Kedelapan pasar tersebut adalah Pasar Entrop, Pasar Baru Waropen, Pasar Elelim, Pasar Kenyam, Pasar Sentral Mulia, Pasar Eiknemba, Pasar Doyo Baru, dan Pasar Jibama. Biaya pembangunan delapan pasar mencapai Rp 85 miliar.

Sementara itu, Provinsi Papua Barat mendapat alokasi anggaran untuk membangun tujuh pasar. Pasar-pasar tersebut adalah Pasar Amahami, Pasar Wosi, Pasar Iriati, Pasar Rufei, Pasar Waisai, Pasar Kumurkek, dan Pasar Tambaruni. Anggaran untuk membangun tujuh pasar mencapai Rp 55,5 miliar.